Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP

(KUHP hlm. 166)

Penjelasan Pasal 477 huruf a KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 324)

PENJELASAN PENYUSUN

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan benda suci keagamaan atau kepercayaan. Buku Anotasi KUHP Nasional juga tidak menguraikannya secara khusus. Karena itu penyidik tidak dapat bersandar pada penjelasan undang-undang, melainkan harus menggali maknanya dari rumusan pasal itu sendiri dan dari keterangan pihak yang berkompeten dalam agama atau kepercayaan yang bersangkutan.

Pasal 147 KUHP

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

(KUHP hlm. 52)

PENJELASAN PENYUSUN

Karena huruf a merupakan bentuk khusus dari pencurian, pengertian Barang dalam Pasal 147 KUHP tetap berlaku. Benda suci yang menjadi objek pencurian pada umumnya berwujud dan bergerak, sehingga dapat diambil dan dipindahkan.

PENJELASAN PENYUSUN

Rumusan huruf a mengandung 2 hal yang harus dibaca bersama-sama.

Pertama, benda tersebut harus berkedudukan suci, bukan sekadar benda yang berada di tempat ibadah atau benda yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Peralatan kebersihan, kipas angin, atau kotak amal yang berada di dalam rumah ibadah tidak dengan sendirinya menjadi benda suci hanya karena letaknya.

Kedua, kesucian tersebut harus berasal dari suatu agama atau kepercayaan. Penggunaan kata "atau kepercayaan" di samping kata "keagamaan" menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak terbatas pada agama saja, melainkan juga mencakup kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 305 KUHP

(KUHP hlm. 102)

Penjelasan Pasal 305 KUHP

Dalam ketentuan ini, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaku patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

(KUHP hlm. 296)

PENJELASAN PENYUSUN

Perbandingan ini perlu diperhatikan karena rumusan kedua pasal berbeda. Pasal 305 KUHP memakai istilah benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, sedangkan Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP memakai istilah benda suci keagamaan atau kepercayaan. Penyidik karena itu tidak dapat begitu saja menyamakan kedua istilah tersebut. Suatu benda dapat dipakai dalam ibadah tanpa selalu berkedudukan suci, sehingga status benda tetap harus digali dari keterangan pihak yang berkompeten, bukan disimpulkan dari pemakaiannya semata.

Perbedaan yang lebih menentukan terletak pada perbuatannya. Pasal 305 KUHP menjangkau perbuatan menodai, merusak, atau membakar, sedangkan Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP menjangkau perbuatan mengambil. Apabila benda suci diambil, yang berlaku adalah Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP.

PENJELASAN PENYUSUN

5 unsur Pasal 476 KUHP tetap harus terpenuhi seluruhnya, termasuk unsur bahwa Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda suci dapat berada dalam kepemilikan rumah ibadah, lembaga keagamaan, kelompok penghayat kepercayaan, maupun orang perseorangan. Kedudukan benda sebagai benda suci tidak menghapuskan keharusan membuktikan kepemilikan tersebut.

Anotasi KUHP Pasal 477

Berdasarkan Pasal 477 berikut penjelasannya adalah bahwa pasal ini merupakan gequalificeerde delic atau delik terkualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Hal-hal yang memberatkan bersifat limitatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 477 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 498)

PENJELASAN PENYUSUN

Karena bersifat limitatif, unsur ini tidak boleh diperluas dengan penafsiran. Apabila benda yang diambil ternyata tidak berkedudukan sebagai benda suci, perkara tetap dapat diproses dengan Pasal 476 KUHP tentang pencurian, atau dengan huruf lain dalam Pasal 477 ayat (1) KUHP yang faktanya terpenuhi.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur ini dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 2 hal secara bersamaan:

Buktikan bahwa benda tersebut memiliki kedudukan suci menurut ajaran agama atau kepercayaan yang bersangkutan, bukan sekadar benda yang berada di dalam rumah ibadah atau benda yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Uraikan pula apa nama dan fungsi benda tersebut dalam ibadah atau upacara.

Pembuktiannya melalui:

Buktikan bahwa kedudukan suci itu bersumber dari ajaran dan pengakuan umat atau komunitas penganutnya, bukan dari penilaian pribadi korban maupun penyidik. Uraikan bagaimana benda tersebut diperlakukan dalam keseharian, misalnya cara penyimpanan, siapa yang boleh menyentuh, dan pada kesempatan apa dipergunakan.

Pembuktiannya melalui:

Penyidik tidak menilai sendiri suci atau tidaknya suatu benda. Penilaian tersebut wajib bersumber dari keterangan pihak yang berkompeten dalam agama atau kepercayaan yang bersangkutan, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau keterangan ahli.

Nilai ekonomi benda bukan penentu. Benda suci yang sederhana dan murah tetap memenuhi unsur ini sepanjang kedudukan sucinya terbukti. Sebaliknya, benda mahal yang berada di rumah ibadah tetapi tidak berkedudukan suci tidak memenuhi unsur ini.

Apabila selain diambil benda tersebut juga dirusak, dibakar, atau dinodai, penyidik memeriksa kemungkinan penerapan Pasal 305 KUHP di samping Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP, dan mempertimbangkan ketentuan mengenai perbarengan.

Apabila benda tersebut sekaligus merupakan benda purbakala, penyidik memeriksa pula terpenuhinya Pasal 477 ayat (1) huruf b KUHP.

Rumah ibadah tidak dengan sendirinya termasuk pengertian rumah dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP, karena pengertian rumah pada huruf e bertumpu pada penggunaan bangunan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Uraian lengkapnya ada pada bagian Penjelasan unsur huruf e. Karena itu pencurian benda suci pada malam hari di dalam rumah ibadah tidak otomatis memenuhi huruf e, kecuali bangunan tersebut memang digunakan sebagai tempat tinggal.

Apabila pelaku sudah mulai melaksanakan pengambilan tetapi tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, misalnya dipergoki atau ditangkap, penyidik harus menerapkan Pasal 477 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP tentang percobaan. Konsekuensinya, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) KUHP ancaman pidana menjadi paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Sebaliknya, apabila pelaku tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP perbuatan tersebut tidak dipidana. Karena itu penyidik wajib menggali secara tegas apa yang menyebabkan perbuatan tidak selesai.

Pemberatan menjadi 9 tahun berdasarkan Pasal 477 ayat (2) KUHP hanya berlaku bagi perbuatan huruf e yang disertai cara huruf f dan huruf g. Kombinasi huruf a dengan huruf lain tetap berada dalam ancaman pidana Pasal 477 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Perkara yang menyangkut benda suci berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penyidik menjaga kerahasiaan penyidikan dan menghindari pernyataan yang dapat menyinggung umat atau komunitas yang bersangkutan.

PENJELASAN PENYUSUN

Belum ditemukan putusan pengadilan yang menerapkan unsur ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga putusan yang secara khusus menguraikan unsur pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP masih sangat terbatas.

Bagian ini akan dilengkapi setelah diperoleh putusan yang sesuai. Sampai saat itu, pegangan dalam pembuktian tetap rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP, dengan mendasarkan penentuan kedudukan benda pada keterangan pihak yang berkompeten dalam agama atau kepercayaan yang bersangkutan.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 144 huruf e KUHAP menentukan hak Korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Kedudukan benda:

Contoh pertanyaan 2 - Perlakuan terhadap benda:

PENJELASAN PENYUSUN

Pada pertanyaan 4, penyidik tidak menyodorkan istilah suci lebih dahulu, melainkan mencatat keterangan korban apa adanya, kemudian menguatkannya dengan keterangan pemuka agama atau ahli. Pada seluruh pemeriksaan, pertanyaan disampaikan dengan menghormati keyakinan korban dan tidak menyinggung ajaran yang dianutnya.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 143 huruf f KUHAP menentukan hak Saksi untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Kedudukan benda:

Contoh pertanyaan 2 - Waktu kejadian:

PENJELASAN PENYUSUN

Keterangan saksi mengenai kedudukan benda pada pertanyaan 4 dipakai untuk menunjukkan adanya pengakuan bersama dalam komunitas, sehingga tidak bergantung pada keterangan korban seorang diri.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Menurut Pasal 32 ayat (2) KUHAP, dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 23)

Contoh pertanyaan 1 - Pengetahuan mengenai sifat benda:

Contoh pertanyaan 2 - Maksud terhadap benda:

PENJELASAN PENYUSUN

Rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP tidak menyebutkan secara tegas bahwa pelaku harus mengetahui benda yang diambilnya merupakan benda suci. Meskipun demikian, keterangan mengenai apa yang diketahui tersangka tetap perlu digali karena berguna bagi penilaian sikap batin pelaku, yang menurut Pasal 54 ayat (1) huruf c KUHP wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Pertanyaan mengenai agama atau kepercayaan tersangka hanya diajukan sepanjang berkaitan dengan pengetahuannya atas benda tersebut, dan tidak diarahkan untuk menilai keyakinannya.